Peran masyarakat dalam tata kelola keuangan publik di Muara Tebo memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di daerah ini. Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama harus terlibat aktif dalam mengawasi dan mengawal pengelolaan keuangan publik agar tidak terjadi penyalahgunaan atau korupsi.

Menurut Bapak Yusuf, seorang pakar tata kelola keuangan publik, “Peran aktif masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah.” Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan publik.

Dalam konteks Muara Tebo, masyarakat diharapkan dapat menjadi mata dan telinga yang waspada terhadap setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan publik. Mereka juga diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangan publik di daerah ini.

Bapak Surya, seorang tokoh masyarakat di Muara Tebo, menegaskan bahwa “Tanpa peran aktif masyarakat, tata kelola keuangan publik di daerah ini akan sulit untuk dipertanggungjawabkan dan dikontrol dengan baik.” Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan publik harus terus ditingkatkan melalui berbagai mekanisme partisipasi seperti rapat-rapat terbuka, forum diskusi, dan penggunaan media sosial.

Selain itu, peran media massa juga sangat penting dalam mengawal pengelolaan keuangan publik di Muara Tebo. Dengan memberitakan dan mengungkapkan informasi terkait dengan keuangan publik, media massa dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada dan kritis terhadap setiap kebijakan dan pengeluaran keuangan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam tata kelola keuangan publik di Muara Tebo sangatlah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pengelolaan keuangan publik di daerah ini dapat lebih efisien dan efektif serta bebas dari praktik korupsi.